LDK STAIL silaturrahim ke JMMI ITS

Pada hari ahad tanggal 28 maret 2010, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) STAIL mengadakan kunjungan  ke LDK ITS yang bernama  Jama'ah Masjid manarul 'Ilmi (JMMI) ITS  dalam rangka silaturrahim dan sharing program kerja. Agenda ini merupakan Program Kerja (Proker ) Departemen Dakwah LDK STAIL yang bertujuan terciptanya ukhuwah Islamiyah antara aktivis LDK STAIL dan aktivis LDK-LDK se surabaya serta terciptanya akselerasi dakwah kampus.

Tradisi Ilmu, Kejatuhan dan kejayaan Suatu Bangsa

Oleh Tatang Hidayat*

Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum muslimin sangat maju karena tradisi Ilmunya, bahkan kejayaan ilmu pengetahuan dijaman kejayaan Islam telah mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan peradaban barat. Tapi kini umat Islam terjatuh, menjadi bangsa yang tidak disegani bahkan menjadi bulan-bulanan bangsa barat, hal ini mirip dengan apa yang di isyaratkan Nabi 14 abad silam “akan datang suatu masa dimana umat islam ibarat makanan yang diperebutkan”.

Dekonstruksi Syariah

Pada rabu malam (17/3), LDK (Lembaga Dakwah Kampus) STAIL melalui program KARUMAH (Kajian Rutin Mahasiswa) kembali mengkaji tema-tema seputar pemikiran Islam (Islamic Thought) di ruang perpustakaan kantor majalah Suara Hidayatullah. Tidak seperti biasanya, Peserta yang hadir sangat banyak, hingga kursi yang tersedia tidak cukup. Selain itu, peserta tidak hanya berasal dari mahasiswa STAIL, tapi juga dari aktivis JMMI (jama'ah masjid Manarul "Ilmi) ITS (Institut Teknologi Sepuluh November).Hadir sebagai pembicara ustadz Shohibul Anwar, ustadz yang rutin mengisi kajian di LDK STAIL. Tema yang diangkat dalam kajian kali ini cukup menggelitik, yaitu "dekonstruksi syariah". Tema ini sangat penting untuk dikaji, karena -menurut ustadz Anwar- berawal dari sinilah para aktivis liberal mengacaubalaukan ajaran Islam

Diskusi mengusut kriminalisasi Nikah Siri

Kasus nikah siri yang mencuat pada bulan-bulan terakhir menggerakkan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) STAIL untuk mengusutnya lebih dalam. Hal tersebut diwujudkan dalam acara Forum Diskusi Mahasiswa (FORDIMA) yang diselenggarakan pada jum'at, 12 maret 2010 di ruang C2. Tema yang diangkat adalah 'mengusut upaya kriminalisasi pelaku nikah siri' dengan menghadirkan pembicara Luqman Hakim, mahasiswa STAIL semester VI

Nikah (mau) Dipidana, Zina “Dihalalkan”

oleh Luqman Hakim*

Menikah adalah solusi Islam dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dengan menikah, seorang muslim ingin menjadi orang yang terhormat dan bermartabat serta memiliki rasa aman dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Namun, adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) bidang perkawinan yang masuk dalam dalam Program legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 di DPR membuat sebagian (besar) kita resah. Pasalnya, dalam RUU tersebut terkandung klausul pemidanaan (kriminalisasi) bagi orang-orang yang menikah (baca:nikah siri). Mereka bisa diancam hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah pantas pelaku nikah (baca:nikah siri) dipidana, sementara pelaku zina “dibiarkan”?

Pro Kontra

Tentu saja, adanya RUU tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada yang setuju jika RUU tersebut di’goal’kan, ada juga yang tidak. Mereka yang pro (setuju), misalnya, adalah ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Alasannya, ia meyakini pernikahan bawah tangan (nikah siri) merugikan pihak perempuan (jambi-independent.co.id, 15/2/10).
Sementara itu, KH. Ali Mustafa Yaqub, pakar Ilmu Hadis dan Imam besar Masjid Istiqlal, menyangkal pernyataan yang menyebut bahwa nikah siri merugikan perempuan. “ Siapa bilang merugikan perempuan? Banyak juga yang minta ‘nikah siri’ itu perempuan. Artinya tetap menguntungkan kedua belah pihak”, katanya (www.hidayatullah.com)
Ketua PWNU Jawa Timur KH. Mutawakkil Allah juga mempertanyakan, dasar apa yang digunakan dalam pelarangan nikah siri? Menurut sepengetahuan dia, selama ini di sejumlah kasus di daerah, perempuan tidak ada yang merasa teraniaya. Justru merasa tertolong dan bahagia. (www.hidayatullah.com)

Tinjauan Syariat

Lalu, kalau ditinjau secara syariat, apa hukum nikah siri? Sah atau tidak sah? Halal ataukah haram?
Dalam kitab Minhajul Muslim karangan Abubakar Jabir Al-Jazair halaman 338-340, dijelaskan bahwa untuk menjadi sah, pernikahan haruslah memenuhi rukun-rukun nikah yang berjumlah 4 (empat). Rukun pertama adalah “wali” dari pihak perempuan. Sebagaimana disabdakan oleh nabi: “tidak ada nikah kecuali adanya wali”(HR.Abu Daud). Lalu Rukun Kedua adalah saksi-saksi (minimal dua orang). Dalam hal ini, Rasulullah bersabda: “tidak ada nikah kecuali adanya wali dan 2 orang saksi yang adil”(HR.Baihaqi). Selanjutnya Rukun Ketiga adalah ijab qobul (akad nikah), dan rukun keempat adalah membayar mahar. Mengenai mahar, Allah sendiri yang menjelaskannya dalam al-Quran surat annisa’ ayat 4: ”dan berikanlah maskawin (mahar) kepada permpuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.
Di samping itu, calon istri haruslah seseorang yang tidak sedang terikat pernikahan dengan pria lain, tidak dalam keadaan ‘iddah (masa menunggu) baik karena kematian atau perceraian, tidak hamil, dan tidak pula termasuk mereka yang terlarang dinikahi seperti keponakan atau bibi.
Dari penjelasan di atas, hukum nikah siri secara syariat Islam menjadi jelas, sejelas matahari di siang bolong, yaitu sah dan halal. Karena dalam nikah siri, keempat rukun tersebut terpenuhi. Adapun tentang tidak dicatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor sipil lainnya bukanlah syarat sahnya pernikahan.
Pada era keemasan Islam pun, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar’iy bukan hanya dokumen tertulis.

Tidak Adil
 
Secara hukum Islam, hukum nikah siri sudah jelas, yaitu sah. Lalu kenapa ia dipermasalahkan? Kalau alasannya karena merugikan pihak perempuan, seperti sulitnya pihak perempuan mendapatkan warisan apabila sang suami meninggal, kenapa solusinya harus dipidana? Bukankah ada solusi lainnya, semisal, administrasinya dipermudah? Karena selama ini, kasus nikah siri terjadi karena sulitnya proses pencatatan di KUA, terutama masalah keuangan. Atau kalau alasannya dalam nikah siri pihak perempuan akan dianiaya, bukankah potensi penganiayaan tersebut tidak hanya terjadi dalam nikah siri saja? Jadi yang bermasalah bukan nikah siri-nya, melainkan orangnya.
Kalau kita cermati, sikap pemerintah tidaklah proporsional. Nikah siri yang secara syariat hukumnya adalah sah ternyata mau dipidana. Sementara zina, baik zina “siri” (sembunyi-sembunyi) maupun zina yang dilakukan secara terangan-tengan, “dihalalkan”. Padahal semua orang sudah tahu, bahwa hukum zina adalah haram dan dibenci Allah. Selain itu, zina berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang tak kunjung usai. Mulai dari penyakit kelamin mematikan (AIDS, sepilis, dll) sampai kacaunya tatanan rumah tangga.
Coba kita perbandingkan, mana yang perlu ditangani secara serius dan berdampak merusak, nikah siri atau zina? Lebih jauh lagi, mana yang Allah halalkan, dan mana yang Dia haramkan?
Di sinilah letak ketidakdilan pemerintah kita. Pemerintah lebih mengedapankan hukum positif yang dibuat oleh manusia daripada hukum Allah. Perbuatan yang jelas-jelas halal mau dipidana, sedangkan yang jelas-jelas haram malah dibiarkan. Padahal, sebagai orang Islam, kita meyakini bahwa Allah adalah Zat yang maha Adil dan Maha Tahu. Dia lebih tahu permasalahan kita daripada kita sendiri.
Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meninjau dan mempertimbangkan kembali RUU HMPA tersebut. Jangan sampai pemerintah hanya mengedepankan pendapat sendiri dan mengenyampingkan ketetapan Allah. Coba renungi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Cholil Ridwan dalam menyikapi RUU HMPA berikut ini, "Jangan sampai hukum yang dibuat manusia menghakimi hukum Allah." Na’udzubillahi min dzalik . Wallahu a’lam bisshowab.(artikelmahasiswa/ldk-stail.blogspot.com)

*Ketua LDK STAIL